Multipol Papua Barat Daya Gelar FGD 1 dan Sepakati 3 Skenario, 15 Kebijakan, dan 16 Aksi Konkret untuk Pangan Lokal dan Mitigasi Iklim | JERAT Papua

Kemitraan multi-pihak Multipol Papua Barat Daya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) 1 Multipol Provinsi Papua Barat Daya: Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dalam Mendorong Program Pangan Lokal, Kamis, 18 Juni 2026, di Hotel Vega Prime & Convention, Kota Sorong. Kegiatan kolaboratif yang diinisiasi oleh Manka, JERAT Papua, Bentara Papua, dan UNIMUDA Sorong ini dihadiri sekitar 57 peserta lintas sektor: perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten, dinas-dinas teknis, lembaga akademik, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, komunitas pemuda adat, dan kelompok UMKM/koperasi masyarakat adat.

Sorotan Utama

Dalam sambutannya, mewakili Direktur Bentara Papua, Ibu Junia selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan kebijakan yang telah dimulai sejak tahun 2025 melalui pendekatan MICMAC-MACTOR untuk pemetaan aktor dan isu strategis. Pada tahun 2026, proses tersebut dilanjutkan melalui metode Multipol sebagai upaya menyusun skenario, kebijakan, dan aksi yang dapat mendukung penguatan pangan lokal sekaligus pelestarian lingkungan di Papua Barat Daya.

Perwakilan MANKA, Bapak Tomi Arianto, menekankan bahwa forum Multipol menjadi ruang kolaboratif bagi berbagai pihak untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat pangan lokal tanpa mengabaikan keberlanjutan hutan dan sumber daya alam. Menurutnya, perlindungan hutan dan pengembangan pangan lokal harus berjalan secara seimbang karena keduanya merupakan fondasi penting pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Sementara itu, Rektor UNIMUDA Sorong, Bapak Dr. Rustamadji, M.Si., menegaskan bahwa penguatan pangan lokal harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat adat. Ia menilai pembangunan pangan lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan hidup serta pelestarian budaya dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Papua.

Sambutan Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, dibacakan oleh oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung pangan lokal sebagai strategi pembangunan rendah karbon. Gubernur mengharapkan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang terintegrasi ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah; rencana aksi pangan lokal 2026–2029; serta terbangunnya komitmen lintas sektor yang ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Acara dibuka resmi melalui pemukulan Tifa oleh Asisten II sebagai simbol keagungan budaya Papua.

Diskusi Skenario, Kebijakan, dan Aksi Konkret

Difasilitasi oleh Fasilitator Utama Meirella Rumfabe dan Co-Fasilitator Bapak Danu, proses FGD berjalan terstruktur mulai pukul 10.00 WIT. Peserta membahas relevansi tiga Skenario hasil MICMAC–MACTOR: S1 Kawasan Pangan Lokal Strategis (penetapan kawasan melalui SK Gubernur dan pemetaan spasial per kabupaten); S2 Penguatan Regulasi FoLU Daerah (integrasi isu iklim ke RPJMD/RKPD dan pemutakhiran RAD-GRK dan RAD-API terpadu FoLU); serta S3 Pendanaan Non-Karbon, Biodiversitas, dan Ekowisata (fasilitasi akses dana BPDLH, skema Pembayaran Jasa Lingkungan/PES, biodiversity credit, dan ekowisata berbasis komunitas adat).

Co-Fasilitator Bapak Danu dari UNIMUDA Sorong menguraikan arsitektur Multipol: metodologi yang memadukan MICMAC (analisis struktural variabel kunci), MACTOR (pemetaan aktor), dan MULTIPOL (skoring multi-kriteria) terhadap enam kriteria—K1 Efektivitas Iklim, K2 Inklusivitas Sosial, K3 Viabilitas Ekonomi, K4 Legitimasi Kelembagaan, K5 Replikabilitas Lanskap, dan K6 Keberlanjutan Pendanaan. Bapperida memaparkan arah Visi-Misi Gubernur Papua Barat Daya sebagai konteks kebijakan daerah untuk rekomendasi FGD.

Sesi selanjutnya membahas relevansi 15 Pilihan Kebijakan (P1–P15) dan 16 Aksi Konkret (X1–X16). Co-Fasilitator menggarisbawahi X2 (Penguatan KUPS HHBK) dan X6 (Fasilitasi Akses BPDLH) sebagai dua aksi paling kritis yang belum tersedia dalam program daerah dan memerlukan advokasi khusus. Diskusi berlangsung dinamis dengan peserta mengangkat isu-isu strategis: penyelarasan regulasi pusat-daerah terkait kawasan hutan dan tanah adat, integrasi pangan lokal ke dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan skema offtaker melalui Koperasi Merah Putih, penyederhanaan perizinan jasa lingkungan, optimalisasi lahan tidur tanpa membuka hutan baru, serta penguatan literasi akses dana lingkungan bagi masyarakat adat.

Komitmen Bersama melalui Penandatanganan Berita Acara dan Rencana Tindak Lanjut

Fasilitator memaparkan kesimpulan dan RTL (Rencana Tindak Lanjut). Momen puncak FGD hadir dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama yang mendokumentasikan kesepakatan kolektif seluruh pemangku kepentingan dari perwakilan pemerintah, akademisi, CSO, tokoh adat, komunitas pemuda, hingga pengelola koperasi, serta seluruh anggota Tim Kecil untuk mendukung pengembangan pangan lokal berbasis masyarakat adat sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua Barat Daya.

Seluruh output yang ditargetkan berhasil dicapai: masukan atas 3 Skenario, 15 Kebijakan (P1–P15), dan 16 Aksi Konkret (X1–X16) terhimpun dari ±57 peserta multi-pihak; serta Berita Acara Komitmen Bersama berhasil ditandatangani sebagai landasan formal advokasi kebijakan. RTL memuat: finalisasi dan distribusi dokumen output FGD 1; penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti; pelaksanaan Workshop Pengayaan Substansi tematik (FOLU, Pangan Lokal, Komoditas Prioritas, Kelembagaan Iklim, dan Pendanaan Iklim); serta persiapan FGD 2 Multipol Papua Barat Daya.

FGD 1 ini menjadi tonggak penting: untuk pertama kalinya pendekatan Multipol membuka ruang bagi lebih dari lima puluh pemangku kepentingan lintas sektor di Papua Barat Daya untuk duduk bersama dan menuangkan komitmen kolektif dalam dokumen yang mengikat secara moral dan sosial. Melalui kolaborasi Manka, JERAT Papua, Bentara Papua, UNIMUDA Sorong, Bapperida, dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, kegiatan ini membuktikan bahwa advokasi kebijakan yang bermakna lahir dari kerja bersama yang berakar pada kepercayaan dan keyakinan kolektif akan masa depan Papua Barat Daya yang berdaulat atas pangan dan wilayah adatnya.