Advokasi Kebijakan
Melakukan advokasi kebijakan publik berbasis riset untuk melindungi eksistensi masyarakat adat dan wilayah adatnya dari ancaman pembangunan yang eksploitatif.
Fokus Utama
Penelitian dampak pembangunan dan advokasi kebijakan pro-masyarakat adat
Cakupan Wilayah
7 wilayah adat Papua dengan pendampingan intensif di 15+ kampung
Tim Ahli
8 staff profesional dengan keahlian kebijakan, hukum, dan riset
Tentang Departemen
Departemen Advokasi Kebijakan JERAT Papua hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui jalur kebijakan dan hukum. Kami percaya bahwa perubahan sistemik membutuhkan kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat adat.
Dengan pendekatan berbasis riset dan bukti empiris, departemen ini melakukan kajian mendalam terhadap dampak pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Papua. Hasil penelitian kami menjadi dasar untuk melakukan advokasi di berbagai tingkatan, dari tingkat kampung hingga nasional.
Kami juga aktif mendampingi masyarakat adat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang melibatkan wilayah dan sumber daya alam mereka, memastikan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) diterapkan dengan benar.
Tim Departemen
Weltermans Tahulending
Kepala Departemen
Sabata Rumadas
Advocacy Coordinator
Program yang Sedang Berjalan
Monitoring Kebijakan Investasi di Wilayah Adat
Program monitoring dan evaluasi dampak kebijakan investasi terhadap hak-hak masyarakat adat di 7 wilayah adat Papua.
Advokasi FPIC dalam Proyek Pembangunan
Mendorong implementasi Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak pada wilayah adat.
Kajian Kebijakan Otonomi Khusus Papua
Penelitian mendalam tentang implementasi UU Otonomi Khusus dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adat.
Pencapaian & Dampak
Pembatalan Izin Tambang di Wilayah Adat Mamta
Berhasil mendorong pembatalan izin tambang yang tidak melalui proses FPIC dengan masyarakat adat setempat.
Adopsi Peraturan Daerah Perlindungan Hutan Adat
3 kabupaten di Papua mengadopsi Perda perlindungan hutan adat hasil advokasi JERAT.
Pengakuan 12 Wilayah Hutan Adat
Mendampingi masyarakat adat dalam proses pengakuan hutan adat seluas 45.000 hektar.
Policy Brief tentang REDD+
Publikasi policy brief yang mempengaruhi kebijakan REDD+ di Papua untuk lebih inklusif terhadap masyarakat adat.
Publikasi Terbaru
Laporan Tahunan Advokasi Kebijakan 2023
Analisis Kebijakan: Dampak UU Cipta Kerja terhadap Masyarakat Adat Papua
Panduan Implementasi FPIC di Papua
Studi Kasus: Konflik Agraria di Wilayah Adat Papua
Jelajahi Publikasi & Kegiatan Lengkap
Akses semua publikasi, laporan penelitian, policy brief, dan dokumentasi kegiatan Departemen Advokasi Kebijakan untuk informasi lebih mendalam.