Advokasi Kebijakan

Mengembangkan advokasi pengetahuan dan kebijakan berbasis riset untuk melindungi eksistensi masyarakat adat dari ancaman pembangunan eksploitatif.

Tentang Departemen

Departemen Advokasi Kebijakan JERAT Papua hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat melalui jalur kebijakan dan hukum. Lahir dari semangat kolektif tujuh wilayah adat Papua, kami percaya bahwa perubahan sistemik hanya mungkin terwujud melalui kebijakan yang adil, berpihak pada masyarakat adat, dan berakar pada keadilan ekologis.

Dengan pendekatan berbasis riset independen dan bukti empiris, departemen ini melakukan kajian mendalam terhadap dampak pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Papua. Setiap penelitian yang kami hasilkan tidak berdiri sendiri ia menjadi fondasi advokasi kebijakan publik yang kredibel, dari tingkat kampung hingga nasional, demi mendorong perubahan struktural yang nyata.

Kami bekerja berlandaskan prinsip demokrasi dan kemandirian memastikan masyarakat adat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang aktif menentukan nasib dan masa depan wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, kami secara konsisten mendampingi masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah dan sumber daya alam mereka, dengan memastikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) diterapkan secara sungguh-sungguh dan bermartabat.

Dalam setiap kerja advokasi, kami mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dengan mendorong kepemimpinan perempuan dan pemuda adat agar suara mereka hadir dan didengar dalam ruang-ruang kebijakan. Kami juga menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai basis pengetahuan yang sah dan berharga bukan pelengkap, melainkan inti dari setiap strategi advokasi yang kami bangun.

Berpijak pada nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan, Departemen Advokasi Kebijakan JERAT Papua terus mendorong lahirnya regulasi yang melindungi ekosistem Papua, mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat, dan menghapus pemiskinan struktural yang telah lama membelit Tanah Papua.

Tim Departemen

Weltermans Tahulending

Kepala Departemen

Rencana Program & Kegiatan

Pelaksanaan FORTEMBANG (Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang) Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan FORTEMBANG sebagai forum partisipatif sebelum Musrenbang resmi, memberikan ruang bagi kelompok rentan yaitu Masyarakat Adat, OAP, Lansia, Perempuan, Pemuda, Anak dan Penyandang Sisabilitas untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang inklusif.

Berlangsung

2026

Provinsi Papua Selatan

Advokasi Kebijakan Jaminan Sosial

Mendorong lahirnya kebijakan jaminan sosial yang berbasis hak, kontekstual, dan berpihak pada masyarakat adat Papua sebagai korban investasi lahan yang eksploitatif. Memastikan bahwa perlindungan sosial tidak sekadar bantuan tunai, melainkan pengakuan atas hak-hak kolektif yang mencakup pemulihan ekosistem adat, pendidikan berbasis budaya, kesehatan ekologis, dan kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal.

Berlangsung

2026

Kabupaten Boven Digoel

Advokasi Peraturan Kampung Tentang Perlindungan Kawasan Ekonomi Hijau dan Biru

Membentuk peraturan kampung yang mengakui dan melindungi kawasan ekonomi hijau dan biru berbasis kearifan lokal masyarakat adat. Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di tingkat kampung diatur melalui regulasi yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem, kemandirian ekonomi, dan hak-hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka.

Berlangsung

2026

Wilayah Adat Yamna-Sunum, Sarmi Wilayah Adat Biak-Aimandu, Biak Wilayah Adat Yaur-Hegure, Nabire Wilayah Adat Suku Muyu, Boven Digoel Wilayah Adat Yaqhai-Mabur, Mappi Wilayah Adat Suku Malind-Imbuti, Merauke

Jelajahi Publikasi & Kegiatan

Akses semua laporan, dokumentasi kegiatan, dan publikasi terkait Advokasi Kebijakan untuk informasi lebih mendalam.

Lihat Publikasi Lihat Aktivitas