Sebanyak 47 pemangku kepentingan lintas sektor di Provinsi Papua Selatan berkumpul untuk merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim berbasis pangan lokal melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 Multipol yang diselenggarakan di Hotel Halogen, Merauke, pada Kamis, 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen daerah dalam mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui pengembangan kebijakan dan aksi yang berorientasi pada penguatan pangan lokal.
FGD 1 Multipol merupakan tindak lanjut dari Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Kecil dan Penapisan Skenario, Kebijakan, dan Aksi sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dalam Mendorong Program Pangan Lokal di Provinsi Papua Selatan yang telah dilaksanakan pada 2–3 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi JERAT Papua, MANKA, Universitas Musamus, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana (PHAP), Eladdper, Papua Paradise Center (PPC), dan PSE Keuskupan Agung Merauke, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Bapperida dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.
Sorotan Utama
Mewakili pimpinan JERAT Papua, Bapak Weltermans menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD 1 merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang telah diawali melalui pendekatan MICMAC, MACTOR, hingga memasuki tahapan MULTIPOL. Seluruh tahapan tersebut bertujuan mengidentifikasi variabel strategis, memetakan aktor, serta menyusun berbagai skenario, kebijakan, dan aksi prioritas untuk memperkuat pembangunan pangan lokal yang selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan.
Mewakili pimpinan MANKA, Bapak Fajar, turut menjelaskan latar belakang pelaksanaan kegiatan sekaligus capaian proses yang telah berlangsung bersama berbagai mitra dalam mengembangkan pendekatan Multipol di Papua Selatan.
Sambutan Gubernur Papua Selatan yang dibacakan oleh Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Bapak Agustinus Joko Guritno menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi terhadap pengembangan pangan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah berharap forum ini mampu menghasilkan solusi yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, sehingga hasil-hasil pangan lokal tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Diskusi Skenario, Kebijakan, dan Aksi Konkret
Selanjutnya, Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Selatan, Esau Hombore, memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Papua Selatan. Paparan tersebut menyoroti pengembangan kawasan strategis pangan lokal di empat kabupaten, integrasi ke dalam dokumen RPJMD, serta pentingnya menerjemahkan visi pembangunan daerah yang bermartabat ke dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari paparan tersebut, peserta kemudian memasuki sesi utama FGD yang dipandu oleh Fasilitator Agustinus Mahuze bersama Co-Fasilitator Yune Angel Anggelia Rumateray. Sebagai pengantar diskusi, Bapak Yusuf dari Universitas Musamus memaparkan metodologi MULTIPOL sebagai kelanjutan dari pendekatan MICMAC dan MACTOR, sekaligus menjelaskan tahapan analisis yang menjadi dasar penyusunan 3 skenario, 12 kebijakan, dan 16 aksi serta 6 kriteria evaluasi prioritas dalam mendukung penguatan pangan lokal serta mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan.
Pada sesi pertama, peserta mendiskusikan 3 skenario pembangunan yang menjadi arah kebijakan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan, yaitu Kawasan Pangan Lokal Strategis (S1), Penguatan Regulasi FoLU Daerah (S2), serta Pendanaan Non-Karbon, Biodiversitas, dan Ekowisata (S3). Tiga skenario pembangunan rendah karbon tersebut dinyatakan relevan dan layak menjadi dasar kebijakan daerah.
Selanjutnya, peserta membahas 12 pilihan kebijakan prioritas yang dinilai mampu mendukung implementasi ketiga skenario tersebut. Kebijakan yang dirumuskan meliputi Penetapan Kawasan Pangan Lokal Strategis melalui SK Gubernur (P1), Penguatan Perhutanan Sosial dan KUPS berbasis HHBK (P2), Peraturan Kepala Daerah tentang Harga Acuan Komoditas Lestari (P3), Pemutakhiran Dokumen RAD-GRK dan RAD-API Terpadu FoLU (P4), Juknis OAP sebagai Suplier Pangan Lokal (P5), Integrasi Isu Iklim dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten/Provinsi (P6), Peraturan tentang Skema PES dan Biodiversity Credit Daerah (P10), Qanun/Perda Pengelolaan Karhutla dan Restorasi Gambut (P11), Pergub Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas (P12), Perda tentang Koperasi Merah Putih Sektor Pangan Lokal (P13), SK Gubernur Inisiatif 1 Hari Pangan Lokal dalam MBG (P14), serta Peraturan tentang Kelembagaan Iklim Provinsi (Komda/Satgas) (P15). Dari 12 opsi kebijakan yang dibahas, 11 kebijakan disepakati sebagai prioritas, sedangkan kebijakan P4 tidak dilanjutkan karena dinilai kurang efektif dalam kondisi efisiensi anggaran yang menjadi pertimbangan bersama peserta forum.
Pada sesi berikutnya, peserta mengkaji 16 aksi prioritas sebagai langkah implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan. Berbagai aksi tersebut mencakup Pemetaan Spasial Kawasan Pangan Lokal Strategis per Kabupaten (X1), Penguatan KUPS dan Pengembangan Produk HHBK Unggulan KPH (X2), Tim Optimalisasi Komoditas (Sagu, Nilam, Aren, Umbi, Madu) (X3), Program Restorasi Ekosistem Berbasis Masyarakat (X4), Pengembangan Kampung Iklim (Proklim) (X5), Fasilitasi Akses Dana BPDLH melalui Pemda Requesting Authority (X6), Pelatihan Juknis Masyarakat dan Penyuluh Pangan Lokal (X7), Uji Farmakologi dan Sertifikasi Komoditas HHBK untuk Industri (X8), Pengembangan Platform Data Spasial-Numerik Komoditas Daerah (X9), Pre-Feasibility Study Project Pipeline Yurisdiksi-Lanskap (X10), Pengembangan Ekowisata Komunitas dan Produk Ekowisata OAP (X11), Program 1 Hari Pangan Lokal dalam MBG di Sekolah-Sekolah (X12), Pendampingan Penetapan Wilayah Adat dan Tenurial PS/HA UPT PSKL (X13), Integrasi Data Perusahaan-Pemerintah (Transparansi Rantai Pasok) (X14), Sekolah Lapang Iklim dan Bioekonomi untuk Pemuda/Pemudi (X15), serta Pengembangan Pusat Studi Biodiversitas Pangan Lokal (X16). Di sisi lain, seluruh 16 rencana aksi yang diusulkan mendapat dukungan penuh, termasuk program integrasi pangan lokal dalam Makan Bergizi Gratis di sekolah dan pendampingan penetapan wilayah adat yang disetujui tanpa catatan tambahan.
Sebagai bagian dari proses prioritisasi, peserta juga mengevaluasi enam kriteria penilaian yang menjadi acuan dalam menentukan kebijakan prioritas di Provinsi Papua Selatan. Keenam kriteria tersebut meliputi Efektivitas Iklim (K1), Inklusivitas Sosial (K2), Viabilitas Ekonomi (K3), Legitimasi Kelembagaan (K4), Replikabilitas Lanskap (K5), serta Keberlanjutan Pendanaan (K6). Hasil pembahasan pada seluruh sesi menjadi masukan penting dalam penyusunan strategi mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan penguatan pangan lokal, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.
Komitmen Bersama melalui Penandatanganan Berita Acara dan Rencana Tindak Lanjut
FGD 1 Multipol Papua Selatan berhasil menghimpun berbagai masukan strategis dari para pemangku kepentingan lintas sektor. Melalui forum ini, peserta menyepakati 3 skenario pembangunan, 11 kebijakan prioritas, 16 aksi konkret, dan 6 kriteria evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mendukung penguatan pangan lokal sekaligus upaya mitigasi perubahan iklim di Provinsi Papua Selatan.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati pelaksanaan audiensi dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan yang akan dilanjutkan dengan rangkaian workshop tematik, meliputi Workshop FoLU, Workshop Pangan Lokal, Workshop Komoditas Lokal, Workshop Masyarakat sebagai Pemasok PSN, Workshop Area Preservasi, Pemaparan Area Preservasi di Papua Selatan, Workshop Kelembagaan Iklim, serta Workshop Pendanaan Iklim ART-TREES dan Nesting Carbon. Selain itu, peserta juga berkomitmen mengikuti FGD 2 Multipol sebagai tahapan lanjutan untuk memperdalam analisis dan menyempurnakan rekomendasi kebijakan.
Seluruh komitmen tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komitmen Bersama yang ditandatangani oleh seluruh peserta sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pangan lokal berbasis masyarakat adat dan pembangunan rendah emisi di Provinsi Papua Selatan. Kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi landasan dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan pada tahapan analisis MULTIPOL berikutnya serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.