Workshop Penyelarasan Usulan Prioritas Hasil Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik 2027

Merauke, Papua Selatan — Pada 13 April 2026, JERAT Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan mitra SKALA melaksanakan kegiatan Workshop Penyelarasan Usulan Prioritas Hasil Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik Tahun 2027 sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Pasca-Fortembang. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa usulan-usulan prioritas yang telah dihasilkan oleh kelompok rentan dalam Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (FORTEMBANG) tidak berhenti pada tataran forum, melainkan benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perwakilan Kelompok Rentan yang sebelumnya terlibat dalam FORTEMBANG di Provinsi Papua Selatan yang diselenggarakan pada 31 Maret–1 April 2026. 

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dari JERAT Papua yang diwakili oleh Ibu Asmirah selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Penguatan Masyarakat Adat. Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Bapak Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum. 

Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pentingnya menjaga kesinambungan hasil Fortembang dengan proses perencanaan pembangunan daerah agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pada sesi pemaparan materi, Bapak Esau Hombore selaku Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Bapperida Provinsi Papua Selatan memaparkan tentang pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif, dengan menekankan pentingnya pelibatan kelompok rentan dalam setiap tahapan perencanaan. Selain itu, disampaikan pula substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai acuan bagi peserta dalam memahami arah kebijakan pembangunan ke depan. 

Delegasi Fortembang yang diwakili oleh Kakak Yune Angel Anggelia Rumateray mempresentasikan proses pelaksanaan serta hasil kegiatan Fortembang yang telah dilaksanakan, termasuk berbagai usulan prioritas dari berbagai kelompok sebelumnya yaitu Kelompok Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua (OAP), Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Disabilitas, serta Kelompok Lanjut Usia (lansia). 

Setelah sesi pemaparan, perwakilan dari masing-masing kelompok dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi tematik, yaitu Kelompok Sosial dan Partisipasi Masyarakat, Kelompok Kesehatan, Kelompok Pendidikan, Infrastruktur, Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API), serta Kelompok Ekonomi, Perempuan dan Anak. 

Diskusi kelompok difasilitasi oleh tim dari JERAT Papua, SKALA, dan Bapperida, dengan tujuan untuk mengkaji serta menyelaraskan usulan prioritas hasil Fortembang agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD dan APBD. Setiap OPD yang hadir, sesuai peran dan kewenangannya, diberikan ruang untuk mencocokkan program kerjanya dengan usulan hasil Fortembang. Proses ini bertujuan membangun keterkaitan yang nyata antara aspirasi masyarakat yang lahir dari forum dengan rencana program dan anggaran pemerintah daerah. 

Sebagai hasil dari rangkaian diskusi, para peserta menyepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang dituangkan melalui penandatanganan berita acara oleh Bapperida bersama delegasi perwakilan kelompok. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mengawal usulan masyarakat agar dapat terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Penandatanganan berita acara ini sekaligus menandai penutupan resmi seluruh rangkaian kegiatan Workshop, yang disaksikan oleh perwakilan dari seluruh kelompok rentan Kelompok Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua (OAP), Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Penyandang Disabilitas, serta Kelompok Lanjut Usia sebagai bukti nyata partisipasi bermakna dalam proses perencanaan pembangunan daerah.