Degelasi Perwakilan FORTEMBANG terlibat Dalam Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja Tahun 2027 di Provinsi Papua Selatan 14-16 April 2026

Merauke, Papua Selatan — Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada 14–16 April 2026 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2027, sekaligus mengintegrasikan berbagai usulan dari pemangku kepentingan, termasuk hasil musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Forum diawali dengan sesi pembukaan dan arahan teknis yang menghadirkan Bapak Sucahyo Agung Dwi Ariyanto selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Selatan, serta Bapak Esau Hombore sebagai Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Bapperida Provinsi Papua Selatan, bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan delegasi perwakilan FORTEMBANG.

Proses pembahasan dilaksanakan secara tematik melalui tiga desk utama, yakni Desk 1 (Bidang Sosial Budaya 1), Desk 2 (Bidang Sosial Budaya 2 dan Ekonomi), serta Desk 3 (Bidang Infrastruktur dan Sosial Budaya 3). Masing-masing desk membahas isu sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, mulai dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Desk 1, OPD yang terlibat meliputi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Sementara itu, Desk 2 diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Desk 3 melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Keterlibatan delegasi perwakilan FORTEMBANG dalam forum lintas OPD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat integrasi usulan hasil FORTEMBANG ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi ini juga mendorong proses perencanaan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Setiap sesi pembahasan diawali dengan pemaparan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 oleh Bapperida, kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi rancangan awal Renja PD dengan prioritas daerah. Proses ini mencakup pembahasan sub kegiatan, target indikator, serta kontribusi terhadap program prioritas provinsi.

Sebagai penutup, masing-masing desk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara forum. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara Bapperida, perangkat daerah, dan delegasi perwakilan FORTEMBANG dalam menyempurnakan rancangan Renja PD Tahun 2027.