Merauke (31 Maret 2026) - Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi meluncurkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (FORTEMBANG) sebagai langkah strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Peluncuran Fortembang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Dr. Agustinus Joko Guritno, M.Si., bersama Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S.Sos., M.M., GEDSI Lead Program SKALA, Lisa Noor Humaidah, serta Direktur Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT), Jimmy Biay.
Peluncuran Fortembang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, sekaligus implementasi komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Dr. Agustinus Joko Guritno, M.Si., menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat sebagai amanat otonomi khusus yang mendorong penguatan peran Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang harus diimplementasikan secara nyata dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Kehadiran Fortembang merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Fortembang menjadi instrumen penting dan wujud afirmasi kebijakan daerah yang lebih terbuka dan partisipatif, serta memastikan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terintegrasi dalam program kerja pemerintah ke depan, ujar Agustinus.
Penyelenggaraan Fortembang ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi multipihak. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan dukungan teknis dari Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar), The Asia Foundation (TAF), serta organisasi masyarakat sipil seperti JERAT Papua Selatan. Dukungan kemitraan ini bertujuan untuk menjadikan penyelenggaraan Fortembang lebih sistematis, terarah, terlembaga, dan mampu memberdayakan kelompok masyarakat.
GEDSI Lead SKALA, Lisa Noor Humaidah, menyampaikan pentingnya forum Fortembang sebagai bagian dari penguatan sistem perencanaan pembangunan yang inklusif.
Inisiatif Fortembang menjadi pemodelan pertama di Provinsi Papua Selatan dan wilayah Tanah Papua. Apa yang dilakukan Papua Selatan ini adalah langkah konkret untuk memastikan partisipasi semua elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Apa yang dilakukan Papua Selatan menjadi model penting, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga dalam penguatan praktik pembangunan inklusif di tingkat nasional, ungkap Lisa.
Sementara itu, sebagai organisasi masyarakat sipil yang mendampingi masyarakat adat di Papua, Direktur JERAT Papua menilai bahwa forum ini membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna.
Selama ini, suara masyarakat adat, Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan belum sepenuhnya hadir dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya ruang yang aman bagi kelompok rentan untuk berbicara, jaminan bahwa aspirasi mereka masuk dalam dokumen perencanaan dan anggaran, serta adanya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Inilah roh Fortembang, ujar Jimmy Biay.
Fortembang melibatkan lebih dari 100 peserta yang hadir dalam forum ini. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, antara lain Bapperida Kabupaten Merauke, Bappeda Kabupaten Asmat, Bappeda Kabupaten Boven Digoel, dan Bappeda Kabupaten Mappi, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, dan jaringan masyarakat sipil (JMS).
Dari unsur masyarakat sipil, forum ini melibatkan berbagai organisasi yang aktif dalam isu perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat, antara lain Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Negeri Musamus, Sekolah Luar Biasa (SLB) Merauke, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Papua Selatan, serta perwakilan lembaga perempuan adat Papua Selatan.
Selain itu, hadir pula organisasi berbasis keagamaan dan perempuan seperti PWKI, WKRI, dan Aisyiyah di tingkat provinsi maupun kabupaten.Selain menjadi ruang dialog, Fortembang juga menghasilkan rekomendasi usulan prioritas dari kelompok masyarakat yang akan dibawa ke dalam forum Musrenbang dan menjadi bahan penyusunan RKPD 2027.
Sebagai daerah otonom baru, Papua Selatan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan, termasuk melalui penguatan mekanisme partisipatif yang lebih substantif. Fortembang diharapkan menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang inklusif di tingkat daerah.
