Pengembangan Masyarakat Adat

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kampung bagi Aparat Kampung dan Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura

Penulis
MPD - JERAT Papua
Tanggal
Bacaan
2 menit
Kembali ke Daftar Aktivitas
Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penggaran Kampung di Empat Distrik di Kabupaten Jayapura
Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penggaran Kampung di Empat Distrik di Kabupaten Jayapura
Jayapura, Papua — Pada 11–13 April 2022, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran bagi aparat kampung dan tokoh adat dari empat kampung dampingan di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Suni Garden Lake Sentani dan melibatkan peserta dari empat distrik, yakni Kemtuk Gresi, Depapre, Yapsi, dan Waibu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparat kampung dan tokoh adat dalam memahami proses perencanaan pembangunan berbasis kampung. Melalui pelatihan ini, peserta didorong untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di tingkat kampung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, dalam arahannya menegaskan pentingnya perencanaan kampung sebagai dasar utama dalam menentukan arah pembangunan setiap tahun.

“Perencanaan di kampung adalah hal yang sangat penting dan akan menentukan apa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh tidak dapat dikategorikan sebagai perencanaan yang ideal, karena tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, perencanaan partisipatif akan menghasilkan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, saat membuka kegiatan tersebut menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparat kampung dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan kampung, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Ia menilai masih banyak kampung yang bergantung pada pihak ketiga dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

“Sistem ini harus lengkap mulai dari perencanaan, penganggaran sampai kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa perencanaan dan penganggaran kampung harus berbasis kearifan lokal agar dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, JERAT Papua berharap aparat kampung dan tokoh adat dapat semakin memahami proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kampung.

Dokumentasi Foto

1 foto
Topik: #JERATPapua #PerencanaanKampung #PenganggaranKampung #KabupatenJayapura #AparatKampung #TokohAdat #PembangunanBerkelanjutan #Partisipatif
Bagikan Artikel
Sebarkan ke media sosial