Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Suku Madewana

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan peradilan adat Suku Madewana yang mengatur sistem penyelesaian sengketa, penegakan norma adat, dan mekanisme keadilan berbasis kearifan lokal dan tradisi masyarakat Madewana.

Landasan Filosofis:

Peradilan adat Madewana berpijak pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, dan kelestarian. Tujuan utamanya bukan menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan kosmis yang terganggu akibat pelanggaran.

Kewenangan Peradilan Adat:

• Perkara Perdata: Sengketa tanah, warisan, utang-piutang, perkawinan, adopsi
• Perkara Pidana Ringan: Pencurian kecil, perkelahian, penghinaan
• Pelanggaran Adat: Melanggar pantangan, larangan, norma sosial
• Sengketa Sumber Daya: Pengelolaan hutan, sungai, tanah ulayat

Struktur Majelis Peradilan:

• Ketua Majelis: Kepala adat atau tetua senior
• Anggota Majelis: 4-6 tetua dari berbagai klan
• Juru Bicara Adat: Menyampaikan argumentasi pihak-pihak
• Panitera Adat: Mencatat proses dan keputusan
• Saksi Komunitas: Mewakili masyarakat sebagai pengawas

Tahapan Penyelesaian Perkara:

• Pelaporan: Pengaduan ke kepala suku atau tetua klan
• Verifikasi: Pemeriksaan awal kelayakan dan bukti
• Mediasi Informal: Upaya damai di tingkat keluarga/klan
• Pemanggilan Resmi: Undangan kepada para pihak untuk sidang
• Sidang Adat: Persidangan formal dengan majelis
• Musyawarah Majelis: Pertimbangan dan penetapan putusan
• Pengumuman Putusan: Pembacaan keputusan dan sanksi
• Pelaksanaan: Eksekusi sanksi dan ritual perdamaian
• Rekonsiliasi: Pesta perdamaian dan pemulihan hubungan

Prinsip-prinsip Peradilan:

• Musyawarah Mufakat: Keputusan diambil secara kolektif
• Keadilan Restoratif: Fokus pada pemulihan, bukan pembalasan
• Proporsionalitas: Sanksi seimbang dengan pelanggaran
• Transparansi: Proses terbuka untuk masyarakat
• Partisipasi: Para pihak aktif dalam proses

Jenis-jenis Sanksi Adat:

• Denda Adat: Pembayaran berupa babi, manik-manik, atau barang berharga tradisional
• Kompensasi: Ganti rugi langsung kepada korban
• Ritual Pembersihan: Upacara untuk menghilangkan 'najis' spiritual
• Pesta Perdamaian: Jamuan bersama sebagai simbol rekonsiliasi
• Kerja Sosial: Pengabdian untuk kepentingan komunitas
• Permintaan Maaf Publik: Restorasi kehormatan pihak yang dirugikan
• Pengucilan Sementara: Untuk pelanggaran berat tertentu

Pembuktian dalam Peradilan Adat:

• Kesaksian langsung dari saksi mata
• Pengakuan para pihak yang bersengketa
• Barang bukti fisik
• Reputasi dan kredibilitas para pihak
• Sumpah adat dalam kasus tertentu
• Keterangan ahli (untuk kasus teknis)

Hak-hak Para Pihak:

• Hak untuk hadir dan didengar
• Hak membawa pendamping keluarga/klan
• Hak mengajukan bukti dan saksi
• Hak mendapat penjelasan tentang tuduhan
• Hak mengajukan keberatan atas putusan
• Hak dilindungi dari intimidasi atau kekerasan

Mekanisme Banding:

• Pengajuan keberatan dalam waktu 14 hari
• Peninjauan oleh majelis adat tingkat lebih tinggi
• Melibatkan tetua dari wilayah adat yang lebih luas
• Putusan tingkat banding bersifat final dan mengikat

Koordinasi dengan Sistem Hukum Formal:

• Rujukan kasus pidana berat ke kepolisian
• Koordinasi dengan pemerintah kampung/distrik
• Mekanisme sertifikasi putusan adat
• Protokol kerjasama dengan lembaga penegak hukum

Dokumentasi dan Arsip:

• Buku register perkara adat
• Berita acara persidangan
• Daftar putusan dan sanksi
• Arsip yurisprudensi untuk referensi
• Laporan berkala kepada masyarakat