Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Suku Berbai

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan peradilan adat Suku Berbai yang mengatur mekanisme penanganan perkara, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum adat sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal Suku Berbai.

Filosofi Hukum Adat Berbai:

Hukum adat Suku Berbai berlandaskan pada konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Setiap pelanggaran dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan yang harus dipulihkan melalui ritual dan kompensasi.

Kategori Perkara Adat:

Kategori I (Ringan): Perselisihan verbal, pelanggaran etika minor
Kategori II (Sedang): Sengketa properti, pelanggaran pantangan
Kategori III (Berat): Pencurian, perzinahan, kekerasan fisik
Kategori IV (Sangat Berat): Pembunuhan, pelanggaran tempat sakral

Lembaga Peradilan Adat:

Majelis Tetua: 5-7 orang tetua dihormati dari berbagai klan
Kepala Adat: Ketua majelis dan pimpinan sidang
Juru Adat: Pelaksana ritual dan protokol adat
Saksi Masyarakat: Wakil komunitas yang mengawasi proses

Alur Penanganan Perkara:

Pelaporan: Pengaduan disampaikan ke kepala suku/tetua klan
Registrasi: Pencatatan kasus dalam buku register adat
Investigasi: Pengumpulan fakta, keterangan saksi, bukti
Pra-sidang: Upaya mediasi dan rekonsiliasi informal
Sidang Adat: Persidangan formal dengan majelis hakim
Putusan: Penetapan sanksi dan mekanisme pemulihan
Pelaksanaan: Eksekusi sanksi dan ritual perdamaian
Monitoring: Pengawasan kepatuhan terhadap putusan

Prinsip Pembuktian:

Pengakuan para pihak
Kesaksian langsung (saksi mata)
Bukti fisik (barang bukti)
Reputasi dan track record pelaku
Dalam kasus tertentu: sumpah adat atau ordeal

Jenis Sanksi dan Pemulihan:

Denda Adat: Pembayaran dengan babi, manik-manik, atau barang berharga
Ganti Rugi: Kompensasi langsung kepada korban
Ritual Pembersihan: Upacara untuk menghilangkan 'kotoran' spiritual
Pesta Perdamaian: Jamuan bersama sebagai tanda rekonsiliasi
Pengucilan: Untuk pelanggaran sangat berat, sementara atau permanen
Kerja Komunitas: Kontribusi tenaga untuk kepentingan umum

Hak Para Pihak:

Hak untuk didengar dan membela diri
Hak mendapat pendampingan dari keluarga/klan
Hak mengajukan saksi dan bukti
Hak mengajukan keberatan atas putusan
Hak atas perlindungan dari intimidasi

Mekanisme Keberatan:

Permohonan disampaikan dalam 7 hari setelah putusan
Ditinjau oleh majelis adat diperluas
Melibatkan tetua dari wilayah adat lebih luas
Putusan peninjauan bersifat final