Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan peradilan adat Byak Sup Mnuk Wabu yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum adat berdasarkan tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Dasar Filosofi Peradilan Adat:

Peradilan adat Byak Sup Mnuk Wabu didasarkan pada prinsip keseimbangan kosmis, harmoni sosial, dan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan yang rusak, bukan sekadar menghukum pelanggar.

Kompetensi Peradilan Adat:

Perkara Perdata Adat: Sengketa tanah, warisan, hutang-piutang, perkawinan
Perkara Pidana Ringan: Pencurian kecil, penghinaan, perusakan properti
Pelanggaran Norma Adat: Pantangan, larangan, tata cara ritual
Sengketa Sumber Daya: Hutan, sungai, area berburu/meramu

Struktur Peradilan:

Hakim Adat/Tetua: Dipilih berdasarkan pengetahuan dan integritas
Juru Bicara: Menyampaikan tuntutan dan pembelaan
Saksi Adat: Memberikan kesaksian dan verifikasi
Panitera: Mencatat jalannya persidangan

Prosedur Persidangan:

Pengaduan: Pelaporan ke tetua adat atau kepala suku
Klarifikasi Awal: Verifikasi fakta dan pihak yang terlibat
Pemanggilan: Undangan resmi kepada para pihak
Persidangan: Pemaparan kasus, pembelaan, kesaksian
Musyawarah Hakim: Pertimbangan berdasarkan hukum adat
Putusan: Pengumuman keputusan dan sanksi
Eksekusi: Pelaksanaan sanksi dan ritual perdamaian

Jenis Sanksi Adat:

Denda Adat: Pembayaran dalam bentuk barang tradisional (babi, manik-manik)
Kerja Sosial: Pengabdian kepada komunitas
Ritual Pembersihan: Upacara pemulihan keseimbangan spiritual
Permintaan Maaf Publik: Restorasi kehormatan pihak yang dirugikan
Pengucilan Sementara: Untuk pelanggaran berat

Mekanisme Banding:

Permohonan peninjauan kembali kepada majelis adat yang lebih tinggi
Mediasi ulang dengan mediator berbeda
Rujukan ke peradilan formal untuk kasus tertentu

Dokumentasi dan Arsip:

Berita acara persidangan
Daftar putusan adat
Register perkara dan penyelesaiannya
Yurisprudensi adat untuk referensi masa depan