Policy Brief: Perlindungan Hutan Adat di Papua

Policy brief ini menyajikan analisis kebijakan dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hutan adat di Papua berdasarkan riset empiris dan pembelajaran dari lapangan.

Ringkasan Isu:

• 3,2 juta hektar hutan adat di Papua belum mendapat pengakuan legal
• Konflik lahan melibatkan masyarakat adat meningkat 35% (2020-2024)
• Deforestasi di wilayah adat mencapai 45.000 hektar/tahun
• Hanya 8% hutan adat memiliki peta partisipatif yang diakui pemerintah

Rekomendasi Kebijakan:

• Jangka Pendek: Percepatan proses penetapan hutan adat melalui simplifikasi prosedur
• Jangka Menengah: Pengintegrasian peta partisipatif dalam sistem tata ruang daerah
• Jangka Panjang: Pembentukan dana khusus pengelolaan hutan adat berkelanjutan
• Lintas Sektor: Harmonisasi regulasi kehutanan, agraria, dan masyarakat adat

Strategi Implementasi:

• Penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan
• Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis komunitas
• Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah
• Pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang adil
• Pelibatan sektor swasta dalam skema tanggung jawab sosial lingkungan

Target Dampak:

Pengakuan legal 500.000 hektar hutan adat dalam 3 tahun, pengurangan konflik lahan 50%, dan peningkatan kesejahteraan 100 kampung adat.