Pemetaan Tanah Adat di Kabupaten Waropen Provinsi Papua

Laporan ini mendokumentasikan proses dan hasil pemetaan partisipatif tanah adat di Kabupaten Waropen yang dilaksanakan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Latar Belakang:

Kabupaten Waropen menghadapi tekanan dari rencana investasi perkebunan dan kehutanan. Pemetaan tanah adat menjadi urgent untuk melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Cakupan Pemetaan:

Wilayah: 6 distrik, 28 kampung
Luas Dipetakan: 142.500 hektar tanah adat
Keret/Marga: 87 keret berhasil dipetakan
Periode: Mei 2022 - Desember 2022 (8 bulan)

Metodologi Pemetaan:

Tahap 1: Sosialisasi dan pembentukan tim mapper komunitas (45 orang)
Tahap 2: Pelatihan GPS dan pemetaan partisipatif
Tahap 3: Pengumpulan sejarah lisan dan dokumen kepemilikan
Tahap 4: Survey lapangan dan penandaan batas
Tahap 5: Digitalisasi dan pembuatan peta digital
Tahap 6: Validasi bersama masyarakat dan pemerintah

Teknologi yang Digunakan:

GPS Handheld Garmin (15 unit)
Drone untuk pemetaan udara (4 lokasi)
Software QGIS untuk digitalisasi
Citra satelit Sentinel-2 dan Landsat-8
Aplikasi mobile Locus Map

Hasil Pemetaan:

87 peta wilayah keret/marga (skala 1:10.000)
1 peta komprehensif Kabupaten Waropen (skala 1:50.000)
Database GIS dengan 1.245 titik penting (kuburan leluhur, situs suci, dll)
342 foto dokumentasi lapangan
28 berita acara kesepakatan batas antar keret

Temuan Penting:

Tumpang tindih dengan 3 izin konsesi kehutanan (total 12.400 ha)
28 area sengketa antar keret yang berhasil difasilitasi
Identifikasi 156 situs penting yang perlu dilindungi
Dokumentasi 87 nama tempat dalam bahasa lokal

Dampak Program:

12 kampung menggunakan peta untuk pengurusan hutan adat
5 kasus sengketa lahan diselesaikan melalui mediasi berbasis peta
Pemerintah daerah mengakui 6 wilayah adat melalui SK Bupati
45 mapper komunitas mendapat sertifikat

Rekomendasi:

Integrasi peta tanah adat dalam RTRW Kabupaten
Pengakuan legal seluruh wilayah adat yang dipetakan
Pelatihan lanjutan untuk pemutakhiran data
Moratorium izin baru di area sengketa