Panduan Praktis: Pelaksanaan FPIC untuk Masyarakat Adat

Panduan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang FPIC (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dan bagaimana masyarakat adat dapat menerapkannya dalam berbagai situasi.

Apa Itu FPIC?

FPIC adalah hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek atau kegiatan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka.

Prinsip-Prinsip FPIC:

• Free (Bebas): Tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi
• Prior (Sebelumnya): Diberikan sebelum kegiatan dimulai dengan waktu cukup
• Informed (Berdasarkan Informasi): Informasi lengkap, akurat, dalam bahasa yang dipahami
• Consent (Persetujuan): Masyarakat berhak menyetujui atau menolak

Isi Panduan:

• Bab 1: Memahami FPIC dan Dasar Hukumnya
• Bab 2: Kapan FPIC Diperlukan?
• Bab 3: Tahapan Proses FPIC (13 langkah)
• Bab 4: Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak
• Bab 5: Mengidentifikasi dan Menganalisis Dampak
• Bab 6: Proses Pengambilan Keputusan Adat
• Bab 7: Dokumentasi dan Perjanjian
• Bab 8: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
• Bab 9: Studi Kasus dari Papua

Tools dan Template:

• Checklist kesiapan komunitas
• Format notulensi pertemuan FPIC
• Template perjanjian FPIC
• Formulir analisis dampak sederhana
• Contoh berita acara keputusan adat
• Panduan wawancara stakeholder

Studi Kasus:

• Kasus pembangunan jalan di Wilayah Adat Arfak
• Proses FPIC konsesi hutan di Wilayah Adat Maybrat
• Penolakan tambang di Wilayah Adat Awyu
• Persetujuan bersyarat ekowisata di Wilayah Adat Sentani

Peringatan Penting:

FPIC bukan hanya tentang 'pertemuan sosialisasi' tetapi proses partisipasi penuh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.