Laporan Monitoring Kasus Pelanggaran Hak Masyarakat Adat 2024

Laporan ini mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang ditangani JERAT Papua sepanjang tahun 2024, termasuk perkembangan kasus, strategi pendampingan, dan hasil yang dicapai.

Gambaran Umum Kasus:

• Total Kasus: 42 kasus dari 28 kampung di 12 kabupaten
• Jenis Kasus:
  • Sengketa lahan: 18 kasus (43%)
  • Konflik investasi: 12 kasus (28%)
  • Pelanggaran FPIC: 8 kasus (19%)
  • Kerusakan lingkungan: 4 kasus (10%)
• Status Penyelesaian:
  • Selesai dengan kesepakatan: 15 kasus
  • Dalam proses mediasi: 12 kasus
  • Proses litigasi: 8 kasus
  • Monitoring pasca-kesepakatan: 7 kasus

Kasus Highlight:

• Kasus Sengketa Wilayah Adat vs. Perkebunan Sawit (Kabupaten Boven Digoel): Mediasi berhasil, 2.400 hektar dikembalikan ke masyarakat adat
• Kasus Pencemaran Sungai oleh Tambang (Kabupaten Mimika): Proses litigasi, pemeriksaan saksi ahli dilakukan
• Kasus Penolakan Pembangunan Jalan Tanpa FPIC (Kabupaten Jayawijaya): Proyek ditunda, proses FPIC ulang dijalankan
• Kasus Pembakaran Rumah Adat (Kabupaten Mappi): Pelaku dipidana, ganti rugi Rp 500 juta

Strategi Pendampingan:

• Bantuan hukum gratis dan konsultasi hukum
• Fasilitasi mediasi dan negosiasi
• Pendampingan pengumpulan bukti dan dokumentasi
• Penguatan kapasitas paralegal kampung
• Advokasi ke pemerintah daerah dan pusat
• Kampanye publik dan media
• Koordinasi dengan jaringan nasional dan internasional

Analisis Pola Pelanggaran:

• Meningkatnya kasus terkait ekspansi perkebunan sawit (naik 40%)
• Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korporasi
• Minimnya akses masyarakat adat ke layanan hukum
• Ketidakjelasan status tanah ulayat dalam administrasi pertanahan
• Rendahnya pemahaman aparat tentang hak masyarakat adat

Rekomendasi:

• Penguatan pos bantuan hukum di setiap wilayah adat
• Pelatihan paralegal masyarakat adat
• Harmonisasi peraturan daerah dengan standar HAM internasional
• Pembentukan satgas penanganan kasus masyarakat adat di kejaksaan
• Alokasi anggaran khusus penyelesaian konflik agraria

Testimoni:

'Tanpa pendampingan JERAT Papua, kami tidak tahu harus kemana mencari keadilan. Terima kasih karena wilayah adat kami bisa kembali.' - Kepala Suku Wilayah Adat Kombai